Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat pada Senin (30/8). Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Probolinggo dan 9 orang lainnya.
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem atas dugaan kasus suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019.
Selain Bupati dan suaminya, KPK turut mengamankan Camat Krenjengan Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto dan Camat Kraksaan Ponirin.
Kemudian, Camat Banyuanyar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhammad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkann, OTT bermula dari laporan masyarakat pada 29 Agustus 2021 soal dugaan suap yang dilakukan Doddy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan.
Sebelumnya, menurut Alex, Doddy dan Sumarto telah menyiapkan proposal usulan nama calon pejabat kepala desa serta menyepakati sejumlah uang untuk diserahkan kepada Hasan.
Uang tersebut diduga merupakan suap terkait seleksi dan pembubuhan paraf sebagai tanda bukti persetujuan yang mewakili Puput selaku Bupati Probolinggo.
“Saat diamankan oleh Tim KPK, DK (Dody Kurniawan) dan SO (Sumarto) membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginginkan posisi kepala desa di beberapa wilayah,” ujar Alex dalam konferensi pers, Selasa (31/8) yang dikutip Kompas.
Dinasti Politik Bupati Probolinggo
Dinasti politik Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana di Probolinggo diketahui sudah bertahan selama 18 tahun.
Sebelum ditangkap oleh KPK, keduanya adalah penguasa Probolinggo selama lebih dari satu dekade lamanya.
Sang suami merintis kekuasaan saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999-2003. Setelah itu ia terpilih menjadi Bupati Probolinggo dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013.
Dinasti politik dimaknai sebagai sebuah jaring kuasa politik yang dijalankan atau dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Mirip dengan pola kekuasaan dalam sebuah kerajaan yang penguasanya berputar di lingkaran keluarga.
Setelah masa tugasnya sebagai bupati berkahir, Hasan kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari fraksi Nasdem, daerah pemilihan Jawa Timur II.
Posisi Hasan sebagai Bupati dingantikan oleh istrinya sendiri, Puput Tantriana yang berhasil memenangkan Pilkada pada 2013.
Tantriana menjabat pada periode 2013-2018, kemudian terpilih kembali pada periode kedua 2018 sampai sekarang.
Usai dicokok KPK, Hasan dan Puput menjalani pemeriksaan selama limajam di Mapolda Jatim, sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaa lebih lanjut.
Baca juga: 5 Fakta Kasus Muhammad Kace, Pelaku Dugaan Penistaan Agama
